google-site-verification=IVOqN9zefZ2xmz4Lr5KJUHKnhySjBo5yl3cZM-cxu8s -->

Perubahan Pola Pertanian Baru Dengan Korporasi

Perubahan Pola Pertanian Baru Dengan Korporasi

Kementerian Pertanian (Kementan) sedang membuatkan daerah korporasi tanaman pangan tak sedikit kabupaten untuk memperkuat kelembagaan petani melewati model urusan ekonomi yg dilakukan dengan cara berkelompok.

Pada agenda bertajuk sosialisasi dan peningkatan SDM korporasi tanaman pangan di Bogor (24/9), hadir perwakilan wilayah yg akan menjadi pilot project Program Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Berbasis Korporasi alias lebih dikenal dengan ProPaktani.

Pola Pertanian Baru Dengan Korporasi

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi yg hadir membuka agenda tersebut berkata bahwa membangun korporasi tidaklah mudah. “Kalau dipahami ini semacam mengubah kebudayaaan dari pola lama ke pola baru,” sebutnya.

Menurut dirinya cara-cara kerja sebelumnya dengan korporasi akan berubah semua tergolong didukung sistemnya. Perubahan pertama berupa rekayasa sosial, yaitu rekayasa kelembagaan. “Apa yg ada selagi ini dibangun naik kelas. Mari kita menuju kebudayaaan baru dengang tutorial yg lebih baik dibanding sebelumnya sebab 2020 ini mulai tongggaknya. Siapa yg kerja cepat akan dapat,” tuturnya.

Dalam faktor korporasi ini, ada pembetulan tak hanya kelembagaan petani menjadi korporasi tapi juga pembetulan teknis budidaya. Cara penyiapan agroinput, modal, asuransi, hilirisasi dan pemasaran semua akan berubah.

Suwandi meminta peserta yg hadir hendaknya telah mengangkat bentuk kelembagaannya maupun memanfaatkan lembaga yg ada dan calon pengurus yg profesional amanah, kerja wajib lebih cepat. Kelembagaan korporasi akan mengubah jadi skala ekonomi kawasan. Selain itu dalam proses budidayanya ada integrated farming. Sedikit alias tak ada lagi tanaman monokultur dan meminimalisir eksternal input.

“Nilai tambah korporasi paling besar di hilir, tak ada limbah terbuang. Bahkan contohnya bonggol jagung pun tetap mampu diekpsor, semua mampu dimanfaatkan,” ucap Suwandi. Ia pun berharap arah ke depan proses industri memakai faktor tersebut agar ada nilai tambah.

Semua faktor ini menurut Suwandi sesuai dengan arahan Bapak Mentan Syahrul Yasin Limpo yg rutin disebut di setiap kunjungannya. Bahwa kini kegiatan wajib mampu berbasis teknologi. Efisiensi, produktivitas dan nilai tambah dilakukan dengan teknologi, bahkan manajemen nya pakai software IT. “Korporasi mampu menjadi off taker alias gandeng off taker, manfaatkan KUR jadi korporasi akan jalan,” bebernya .

Terakhir Suwandi meminta semua mulai bergerak membangun korporasi jadi yg menjadi keluhan petani mampu diselesaikan. “One region one price, itu prinsipnya,” ucap Suwandi. Artinya petani menikmati harga sama untuk nilai yg sama. Inilah yg mampu mensolusi sudut hulu, on farm dan hilir.

Di tempat sama, Staf Khusus Kementan Imam Mujahid Fahmi berkata ilham awal korporasi pangan bagaimana membangun manajemen hulu ke hilir dengan cara teknis akan melibatkan beberapa komponen. “Misalnya komponen IT ataupun komponen inovasi lain yg dengan cara spesifik mampu dijadikan sebagai basis di wilayah kecamatan dengan luasan tertentu,” sebut Imam.

Basisnya menurut Imam ada di kostratani yg dikendalikan manajemen oleh Balai Penyuluh Pertanian (BPP). “Yang kedua wajib diperhatikan persoalan kelembagaan. Kalau tak ada kelembagaan yg baik akan mengalami kesulitan untuk menghubungkan beberapa stake holder yg ada dsana. Harus ada norma, kode etik dan kesepakatan bersama,” tuturnya lebih lanjut.

Imam berharap korporasi wajib dikelola dengan sistem yg paling modern, tujuan akhir untuk mensejahterakan petani. “Korpoasi ini nantinya akan berbentuk semacam food estate,” pungkasnya.

Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Tanaman Pangan Kementan Ugi Sugiharto pun merinci ada 130 kabupaten yg dikembangkan korporasi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar dan porang."Target kami di tahun 2020 ada 130 daerah korporasi, mudah-mudahan mampu terimplementasi di tahun ini," kata Ugi.

Untuk korporasi padi, Kabupaten Indramayu dan Demak menjadi proyek percontohan alias korporasi tanaman pangan yg akan dikembangkan di wilayah lainnya. Kementan menargetkan korporasi padi akan diimplementasikan di 80 kabupaten.

Ada pun model korporasi tanaman pangan yg dikembangkan ini bersumber dari kelompok tani (poktan) dan perpaduan kelompok tani (Gapoktan) yg nantinya mampu membentuk koperasi primer, sekunder, bahkan PT CV alias sejenis. "Pada sudut distribusi dan pemasaran, kami kerja sama dengan offtaker semacam BUMN, Toko Tani, supermarket, dan lainnya," kata Ugi.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

close
[ klik disini 1X ] [ close ]